Mengapa HTI Perlu Dibubarkan?

Oleh; Muhammad Ali Murtadlo*) 

Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) No. 2 Tahun 2017 tentang pembubaran ormas telah diterbitkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto telah mengumumkan penerbitan Perppu tersebut pada Rabu (12/07) untuk selanjutnya di serahkan ke DPR agar disahkan. Perppu ini merupakan kelanjutan dari langkah tegas pemerintah untuk menangkal paham-paham radikal tumbuh subur di Indonesia.

Read more »

Menyingkap Gempar Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)

Bukan Anggota Gafatar

          Awal mengetahui Gafatar adalah ketika saya sampai di Puncak Kentheng Songo Gunung Merbabu. Di sana ada sebuah prasasti berbentuk segitiga yang terbuat dari besi dengan ukiran warna kuning keemasan. Di Prasasti tersebut tertulis “Puncak Gafatar, 3.142 Mdpl, Gafatar Maju, Gafatar Mengabdi”. Di atasnya berkibar bendera dengan warna sinar matahari berwarna orange.

Read more »

Aparat Keamanan versus Penegak Hukum

Oleh: Muhammad Ali Murtadlo

Ketika militer dan polisi negara lain melangkah maju dan bersatu dalam menghadapi segala macam ancaman dan permasalahan bangsa di Indonesia, aparat militer dan kepolisiannya justru terlibat aksi kekerasan. Alih-alih memelihara perdamaian, kedua institusi ini malah menebar aksi yang tak sedap dipandang mata.

Aksi perusakan dan pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, pada Kamis (07/03) oleh sejumlah anggota TNI dari Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) 15/105 Tarik Martapura merupakan aksi yang menggambarkan bagaimana kedua institusi ini belum bisa bersikap dewasa.

Read more »

Memperbaiki Citra Kampus Penipu

Oleh: Muhammad Ali Murtadlo
Mahasiswa Jurusan Ahwalus Syakhsiyah (AS), Fakultas Syariah, serta Aktivis Laskar Ambisius (LA) di Aliansi Mahasiswa Bidik Misi (AMBISI) IAIN Sunan Ampel Surabaya 
  
Menyaksikan romantika perjalanan bangsa ini seakan-akan membawa kita pada pusaran pesimisme yang akut. Lihatlah kasus-kasus penipuan di negeri ini yang seolah-olah tidak ada habisnya. Kasus demi kasus mulai terungkap. Beberapa kasus yang saat ini kita saksikan, seperti korupsi, suap menyuap, pemanipulasian hukum, kenaikan gaji tanpa adanya perbaikan kinerja, penggelambungan anggaran, kekerasan, pembunuhan demi balas dendam sampai konspirasi politik adalah bukti dari maraknya praktik penipuan di negeri ini.

Kita sebagai masyarakat penasaran dengan romantika hidup bangsa ini. Sebenarnya mau dibawa kemana arah perjalanan bangsa ini. Perjalanan bangsa yang seharusnya diikuti dengan progresifitas kemajuan malah terhambat oleh prilaku keji para pemegang kekuasaan. Anehnya, pelaku tindak penipuan ini adalah kaum-kaum terpelajar. Para pemegang kekuasan yang notabene bergelar sarjana, magister, doktor bahkan professor adalah salah satu aktor dari beberapa penipuan diatas. Bahkan bisa dikatakan mereka adalah aktor utama.

Kita tentu tercengang melihat sejumlah fakta mengejutkan terungkap. Tim Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis, dalam semester I tahun 2012, mulai Januari hingga Juni, tercatat ada 17 kasus dugaan korupsi di institusi pendidikan. Jumlah ini menempati posisi ketiga, setelah kasus dugaan korupsi yang ada di pemerintah daerah dan BUMN/BUMD.

Di antaranya, dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa paket pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), dugaan korupsi di Universitas Indonesia yang melibatkan Gumilar R Somantri, dan kasus dugaan korupsi pengadaan meubeler dan alat laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Sumatera Selatan. Kasus-kasus tersebut melibatkan anggota DPR, seperti mantan anggota DPR, Angelina Sondakh, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan fasilitas di beberapa universitas (Kompas, 14/10). Dengan terungkapnya sejumlah kasus dugaan korupsi di beberapa universitas itu semakin menegaskan kita, jangan-jangan kampus bukan lagi tempat menuntut ilmu tapi sebagai sarang penipu.

Praktek penipuan yang dilakukan kaum terpelajar itu sebenarnya bukan berasal dari gemblengan kampus. Tidak ada kampus yang mengajarkan ilmu menipu. Tidak ada pendidikan yang menerapkan kurikulum penipuan atau mata kuliah tentang tehnik menipu. Kampus itu tempat pentransferan ilmu bukan tempat untuk mencetak penipu. Tapi mengapa lulusan kampus malah menjadi aktor penipuan? Itulah ironi yang terjadi di negeri ini.

Penipuan itu terjadi karena adanya sifat serakah, tamak, merasa kurang, atau sifat buruk lainnya. Sifat-sifat buruk itu dipelihara sehingga ketika ada kesempatan untuk melakukan mereka dengan cepat akan melancarkan aksi penipuan. Meskipun tidak ada niat, jika ada kesempatan mereka akan berbuat yang demikian.

Di kampus yang berasaskan Islam pun tidak lepas dari praktek kotor itu. Kampus yang diharapkan mampu mencetak lulusan-lulusan yang kompeten dalam ilmu agama ini juga tak mampu lari dari busuknya aksi penipuan. Bangsa kita menaruh harapan besar kepada mesin pencetak intelektual religius (kampus Islam) untuk mencetak intelektual religius yang mampu memperbaiki kecarut-marutan bangsa ini. Tapi kenyataannya para pengelola mesin itu (pejabat birokrasi kampus) malah melakukan tindakan yang menyimpang. Ini semakin membuktikan bahwa tingkat religiusitas tidak dapat memastikan seseorang dapat lari dari sifat buruk.

Contoh terkecil dari penipuan di kampus islam adalah ketidakjelasan pelaksanaan praktikum di setiap jurusan atau program studi yang menimbulkan tanda tanya besar. Mahasiswa dikenakan biaya praktikum setiap semester namun tidak ada pelaksanaan praktikum. Praktek penipuan itu jelas kelihatan dengan tidak adanya transparansi.

Kita tentu masih ingat aksi teman-teman mahasiswa saat beraspirasi di depan rektorat IAIN Sunan Ampel, Surabaya beberapa waktu lalu. Mereka hendak mengungkapkan aksi penipuan itu namun berujung pada tindak anarkis. Sehingga mengakibatkan kerusakan pada gedung rektorat. Dari kejadian itu bukan aksi pengungkapan penipuan yang disorot tapi malah tindak anarkisnya. Akibatnya, banyak yang mengklaim bahwa mahasiswa di kampus islam adalah mahasiswa brutal dan tidak punya akhlak. Saya kira bukan begitu, mahasiswa yang bertindak anarkis itu bukan kog tidak punya akhlak. Justru yang tidak punya “akhlak” adalah para akademisi maupun praktisi kampus yang kerap melaksanakan penipuan.

Dengan belajar dari fenomena diatas, sebagai civitas akademika yang bijak, seharusnya mulai saat ini kita segera mempunyai inisiatif untuk memperbaiki citra. Kita segera membangun kesadaran bahwa kampus adalah tempat para intelek, para cendekia dan para ilmuwan yang beradab bukan sarang para penyamun ataupun para penipu yang biadab. Sudah seharusnya mulai saat ini kita menjadikan kampus sebagai tempat untuk belajar memaknai hidup dengan banyak membaca, berdiskusi dan menulis agar kita tidak kehilangan roh dan jati diri kampus itu sendiri. Jika tidak dimulai saat ini, kapan lagi?

*)Tulisan ini dimuat di Koran Beranda_Solidaritas_IAIN Sunan Ampel Surabaya

Read more »

Mendongkrak Perekonomian Daerah Melalui Pabrik Gula

Oleh: Muhammad Ali Murtadlo*)

Suatu Negara dikatakan maju jika tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi indikator bagi kemajuan suatu Negara. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya, semakin tinggilah prestice Negara tersebut di mata dunia. Dan sebutan Negara maju akan tersandang.

Tahun 2012 lalu, di tengah krisis yang melanda dunia, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dikatakan membanggakan. Indonesia mampu stabil dalam gejolak ekonomi yang sempat oleng gara-gara krisis yang melanda Yunani, Italia, Hongaria, termasuk Amerika Serikat. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu berada di angka 6,7 %. Jauh diatas pertumbuhan perekonomian dunia yang hanya 3,3% (World Economic Outlook: Oktober 2012). Di tahun 2013 diperkirakan tetap stabil, dan bahkan akan meningkat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lain adalah hasil dari peningkatan perekonomian daerah. Perekonomian daerah mempunyai andil cukup besar dalam peningkatan perekonomian nasional. Bahkan, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mencatatkan prestasi gemilang yakni mencapai angka 7,22%. Menurut data Berita Resmi Statistik No. 54/08/Th. XV, 6 Agustus 2012, Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan dan sektor pertanianlah yang mendominasi tingkat pertumbuhan perekonomian daerah tersebut. Salah satunya adalah industri gula.

Tidak dapat dipungkiri gula merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Setiap hari manusia pasti mengkonsumsi gula. Selain kebutuhan pasti, seperti makan nasi, gula menjadi kebutuhan vital yang tidak dapat ditunda. Misalnya, untuk membuat minuman atau sebagai bahan pendukung makanan, seperti sayur dan lauk-pauk lainnya. Belum lagi dalam dunia industri, gula menjadi bahan pokok untuk pemanis produksinya.

Data menunjukan bahwa kebutuhan gula nasional untuk konsumsi rumah tangga saja mencapai sekitar 2,97 juta ton Gula Kristal Putih (GKP) per tahun, atau sekitar 250 ton per bulan. Detilnya, konsumsi gula kristal putih (GKP) masyarakat Indonesia itu adalah 12 kg/perkapita/tahun (Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri: 2012). Jumlah ini pun sangat dimungkinkan mengalami kenaikan pada beberapa moment tertentu, seperti pada hari-hari besar keagamaan. Sebab, pada saat-saat itu konsumsi pasti meningkat. Maka dapat dipastikan, industri gula menjadi pemasok utama untuk kebutuhan gula.

Sedemikian banyaknya konsumsi masyarakat terhadap gula, menunjukan kebutuhan akan gula termasuk besar. Ini merupakan saatnya pabrik gula meningkatkan produksinya. Jangan sampai produksi gula malah melebihi konsumsi gula. Jangan sampai impor gula terjadi lagi. Kita sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan gula tanpa harus mengimpor dari luar negeri.

Peran PTPN X

Industri gula merupakan prospek cerah dalam peningkatan perekonomian daerah. Di Jawa timur terdapat sekitar 11 Pabrik Gula (PG) yang berada dalam penguasaan PTPN X. 11 PG itu mampu memberikan kontribusi besar terhadap produksi gula nasional. Pabrik-pabrik itu mampu menyuntik kebutuhan gula nasional hingga 45%-46,6%.

Selain itu, 11 PG yang dimiliki perseroan di kawasan Jawa Timur juga terbukti mampu menggairahkan ekonomi di daerah. Sedikitnya ada 71.691 petani tebu di lingkungan PG-PG milik PTPN X. Itu belum termasuk 12.000 karyawan PTPN X yang banyak dari penduduk setempat dan ratusan ribu tenaga kerja penunjang lainnya, seperti tenaga tebang, sopir truk pengangkut tebu, penjual makanan, dan sebagainya.

Apalagi PTPN X memiliki program yang sangat bermanfaat untuk peningkatan ekonomi daerah, yakni Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL diperuntukan untuk masyarakat sekitar agar dapat menjadi penunjang peningkatan ekonomi daerah. Program tersebut adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Tahun 2012 lalu, PTPN X mengelola dana PKBL sebesar Rp 450 miliar. Pada tahun 2013 ini, PKBL tersebut naik menjadi Rp 550 miliar. Dengan program itu, masyarakat sekitar akan kian terbantu dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Dalam prakteknya, dana dari program PKBL tersebut memang sangat membantu masyarakat. Program PKBL dapat membantu petani dalam hal modal, peningkatan kualitas SDM, menguatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan mendorong kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat sekitar pabrik gula.

Adanya pabrik gula juga akan mendorong semangat kegiatan ekonomi daerah yang bersangkutan. Masyarakat sekitar pabrik dapat meningkatkan pendapatan. Pada musim giling misalnya, pabrik gula pasti membutuhkan banyak sekali tenaga. Baik sebagai tenaga tebang, sopir truck yang mengangkut tebu dari kebun ke lokasi pabrik, tenaga produksi, tenaga pembantu produksi, maupun tenaga pengangkut gula dari gudang ke truck (tengguluk). Selain itu, masyarakat sekitar juga ikut menikmati geliat ekonomi yang muncul di sekitar pabrik gula. Penjual-penjual yang berada di sekitar lahan panen akan mendapatkan pemasukan lebih banyak. Barang jualan mereka akan terjual laris karena banyak yang membutuhkan.

Dari ranah birokrasi, pabrik gula akan membayar pajak dan retribusi pada pemerintah daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan besarnya pemasukan daerah ini akan berimbas pada pembangunan daerah, yang akhirnya akan kembali kepada kesejahteraan masyarakat juga.

Saatnya Melebarkan Sayap

Selama ini pabrik-pabrik gula kebanyakan berada di Jawa, khususnya di Jawa Timur. Kedepan, saatnya melebarkan sayap pembangunan pabrik-pabrik gula di luar Jawa. Ini merupakan sebuah solusi yang bisa ditempuh untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi di wilayah setempat, dan tentunya untuk mendongkrak perekonomian daerah tersebut. Dengan adanya pemerataan industri (pabrik) gula disetiap daerah, berarti ikut serta dalam peningkatan perekonomian daerah dan tentunya akan berimbas ke perekonomian nasional. Dan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional maka Indonesia akan menjadi Negara maju. Semoga !

*) Penulis adalah Aktivis Laskar Ambisius di AMBISI IAIN Sunan Ampel, sekaligus Guru di SMP Dharma Wanita Kota Surabaya.

Read more »

Pemimpin yang Abnormal

Oleh: Muhammad Ali Murtadlo*)

Publik kembali digentarkan dengan ulah pejabat yang kontroversial. Setelah terkuaknya kasus korupsi oleh beberapa oknum pejabat, kali ini digegerkan dengan kabar pernikahan kilat yang dilakukan Bupati Garut, Aceng HM Fikri. Bupati yang tak bermoral itu pun didemo masyarakat Garut untuk mundur dari jabatannya.

Menyaksikan sikap pejabat publik yang demikian, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemimpin. Saat ini jelas sudah bahwa tindakan para pemimpin kita tidak lagi mencerminkan sikap teladan. Sebagai pemimpin seharusnya memberi teladan baik (uswah hasanah) kepada yang dipimpin, bukan malah mempertontonkan sikap yang tidak sepantasnya dilakukan oleh pemimpin. Dalam hal ini penulis mengatakan pemimpin sudah dalam kondisi abnormal. Yakni kondisi dimana pemimpin sudah jauh menyimpang dari kondisi yang sewajarnya dilakukan oleh seorang pemimpin.

Tentu kita miris dan gusar dengan sikap public figure yang seperti itu. Sepertinya kita memang benar-benar telah mengalami krisis kepemimpinan. Seseorang yang menjabat pemerintahan tentu memiliki tanggung jawab yang besar sebagai penyelenggara negara. Seharusnya mereka harus sadar bahwa rakyatlah yang memilihnya. Suara rakyatlah yang menjadikan mereka menikmati jabatan, maka tidak sepantasnya mereka mencederai jabatan dengan kesewenang-wenangan.

Dalam kasus pernikahan kilat Bupati Garut itu, Rakhmat Hidayat (2012) mencatat ada beberapa alasan mengapa masyarakat begitu geram dengan kasus itu. Pertama, penistaan posisi perempuan dalam relasi sosial kuasa seorang penyelenggara negara. Pernikahan yang hanya berlangsung empat hari disertai dengan talak melalui pesan singkat tentu saja memberikan luka mendalam bagi kaum perempuan. Perempuan berada pada posisi yang termarjinalkan. Tidak heran jika kalangan perempuan mengecam keras perilaku Bupati Garut yang menempatkan perempuan ibarat komoditas yang bisa dimanfaatkan kapan saja, dan dibuang kapan saja.

Kedua, pada posisi yang lebih mendasar adalah ihwal terdegradasikannya etika publik seorang pejabat dalam relasi sosial politik. Etika publik menjadi persoalan krusial dalam posisi Aceng sebagai bupati. Ini bukan lagi soal privasi seorang bupati, tetapi sudah bergeser ke ranah publik karena otoritas politik yang melekat pada seorang Aceng Fikri.

Penulis menilai tindakan yang dilakukan Bupati itu merupakan sifat peremehan terhadap tindakan sepele. Seseorang yang menjadi public figure tidak sepantasnya melakukan hal-hal yang ceroboh, sekecil apapun itu. Mungkin Aceng bisa mengelak dan beralasan bahwa pernikahan kilat itu adalah masalah pribadinya. Mau bertindak apa saja, terserah dia. Namun jangan dinafikan bahwa ranah pribadi dan ranah publik sangat tipis batasnya. Bahkan, ranah pribadi sering kali hilang dalam otoritas politik seorang pejabat negara. Seandainya pernikahan siri dan perceraian kilat itu dilakukan oleh penjual bakso, atau tukang pijat mungkin akan mudah terselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Namun ini beda, pernikahan siri dan perceraian kilat tersebut dilakukan oleh public figure, yang berstatus pemimpin pula, tentu tidak semudah itu.

Wahai Pemimpin, Tirulah Muhammad SAW

Seharusnya para pemimpin meniru corak kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Pada prinsipnya, pola kepemimpinan yang dicontohkan Nabi Muhammad mengacu kepada empat sifat yang biasa kita sebut sebagai sifat wajib seorang rasul; yakni jujur (sidiq), dapat dipercaya (amanah), menyampaikan (tabligh), dan cerdas (fatanah). Keempat sikap tersebut diimplementasikan oleh Nabi Muhammad dalam posisinya sebagai rasul maupun ketika menjadi kepala negara.

Kejujuran sudah pasti menjadi kunci utama kesuksesan seorang pemimpin. Mustahil orang yang selalu berbohong mampu membawa perubahan bagi bangsanya. Jujur di sini adalah keselarasan antara ucapan dan tindakan nyata, serta komitmennya terhadap kepemimpinan yang sedang diembannya. Dalam kata lain, pemimpin harus mempunyai integritas yang tinggi.

Sifat dapat percaya merupakan sifat wajib bagi seorang pemimpin. Orang yang sekali saja melakukan kesalahan (tindakan tercela) sudah barang tentu kepercayaan publik akan hilang. Ia akan dicap sebagai penjahat, meskipun kejahatan itu dilakukan hanya sekali, dan tanpa disengaja sekalipun.

Begitu pun dengan sikap yang ketiga, tabligh (menyampaikan). Jika dalam konteks kenabian makna tabligh terbatas pada penyampaian Nabi Muhammad atas semua ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada umat-Nya. Namun, dalam konteks kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai kepala negara, tabligh dapat dimaknai sebagai bentuk penyampaian seorang pemimpin atas amanah konstitusi Negara. Penyampaian amanah konstitusi misalnya, menjaga kesejahteraan rakyat, keadilan, dan keamanan Negara. (Masduri:2012).

Sikap tabligh merupakan implementasi dari kedua sikap sebelumnya, yakni sidik dan amanah. Pemimpin yang jujur dan amanah pasti akan tabligh, sebab tabligh merupakan dampak dari kedua sikap tersebut.

Yang terakhir adalah fatanah (cerdas). Seorang pemimpin yang ideal juga harus memiliki kategori ini, cerdas. Sikap cerdas atau bisa dikatakan menjadi modal dasar bagi siasat seseorang dalam memimpin masyarakatnya. Misalnya, kecerdasan dalam menyejahterakan rakyat, kecerdasan dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, kecerdasan dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara dari ancaman luar, kecerdasan dalam memberantas tindak korupsi serta kecerdasan dalam menempatkan diri tidak berbuat ceroboh dan tidak senonoh.

Keempat sikap tersebut telah terbukti mampu membawa Nabi Muhammad sukses dalam memimpin¸ baik sejak beliau di Madinah atau pascapembukaan Kota Mekah (fathul Makkah), di mana saat itu kekuasaan Islam terus berkembang. Bahkan, Nabi Muhammad tidak butuh waktu lama. Hanya butuh sebelas tahun beliau mampu menaklukkan seluruh jazirah Arab.

Selain keempat sikap itu tentu masih banyak sikap bijak lainnya sebagai bumbu yang mampu memaniskan kepemimpinan yang pernah dicapai Nabi Muhammad; seperti sikap pemberani, tegas, berpendirian kokoh, respek dan memahami kebutuhan masyarakat.

Mungkin ada yang berdalih: Nabi Muhammad adalah manusia yang dipilih oleh Allah SWT. Nabi Muhammad memiliki sifat ma’shum (terhindar dari dosa). Namun, mari sekarang kita posisikan Nabi Muhammad sebagai kepala negara atau pemimpin bangsa, beliau adalah manusia biasa. Pada posisi itu beliau juga sama seperti manusia atau pemimpin pada umumnya, kemungkinan untuk melakukan tindakan penyimpangan juga ada. Namun, karena Nabi paham posisi dan tanggung jawabnya, ia bisa menjalankan amanahnya sebagai kepala negara dengan baik.

Terakhir, penulis dan jutaan penduduk Indonesia bahkan semua umat manusia berharap para pemimpin dapat berkaca. Berkaca kepada cara dan corak kepemimpinan yang dicontohkan Nabi Muhammad. Penulis yakin dengan mengimplentasikan ke empat sifat tersebut pemimpin akan sukses memimpin rakyatnya, terutama memimpin Indonesia. Semoga saja bisa. !

*) Guru Pembimbing IMTAQ di SMP Dharma Wanita, Surabaya.

Read more »

Mempertanyakan Kejelasan Pelaksanaan UAS

Oleh: Muhamad Ali Murtadlo*)

Ujian Akhir Semester (UAS) menjadi agenda rutin setiap menjelang semester berakhir. UAS menjadi sangat penting karena merupakan evaluasi dari pembelajaran yang dilakukan selama satu semester. UAS juga menjadi penentu lulus tidaknya seorang mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan. Tentu menjadi sangat tidak efektif jika UAS dilaksanakan tanpa ada kejelasan waktu dan jadwal yang jelas.

Di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya, kampus yang (katanya) tercinta ini. UAS akan dilaksanakan menjelang akhir tahun 2012. Tahun yang diisukan menjadi tahun terakhir bagi kelangsungan hidup manusia di Bumi ini. Pasalnya, Bangsa Maya meramalkan bahwa tahun 2012 adalah tahun terakhir dalam penanggalan hitungan mereka. Bumi akan mengalami proses pemurnian dan selanjutnya peradaban manusia akan berakhir dan mulai memasuki peradaban baru. Saya tidak hendak memperbincangkan terjadinya kiamat, toh kiamat adalah hak mutlak Tuhan. Melainkan melalui tulisan ini saya hendak menanyakan kejelasan pelaksanaan UAS semester ganjil ini, khususnya di Fakultas Syariah.

Semester ini, pelaksanaan UAS di Fakultas Syariah, menurut berita yang beredar diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Tentu menjadi sangat tidak masuk akal. Kemanakah fungsi pimpinan, dalam hal ini bagian akademik? Mereka seolah-olah melepaskan tanggung jawab dalam hal penyusunan jadwal. Jika yang menjadi alasan adalah pembongkaran gedung, tentu tidak bisa diterima. Pasalnya renovasi gedung A baru dilaksanakan setelah semester ini berakhir.

Pihak pimpinan seharusnya memikirkan dampak dari keputusan itu. Apakah bisa efektif pelaksanaan UAS dengan cara menyerahkan kepada dosen pengampu. Mungkin para dosen menganggapnya, itu merupakan “angin segar”, karena mereka bisa menentukan jadwal UAS kapanpun sesuai keinginan. Tapi bagi mahasiswa itu merupakan “angin tak sedap”, karena ada sebagian dosen yang menentukan jadwal UAS pada hari Libur Minggu Tenang (LMT). Tentu itu menyalahi aturan, karena LMT adalah waktu untuk menenangkan fikiran dan merupakan waktu persiapan untuk menghadapi UAS.

Memang dalam surat edaran dari pimpinan tertera bahwa UAS dilaksanakan mulai 26 Desember 2012 s.d 09 Januari 2013, tapi faktanya tidak demikian. Banyak dosen yang “memaksa” untuk melaksanakan UAS sebelum tanggal itu. Tentu itu merupakan “tamparan” bagi mahasiswa, karena bagaimanapun juga UAS butuh persiapan, butuh waktu untuk belajar.

Mungkin saya bukan satu-satunya mahasiswa yang menggusarkan hal ini. Semua mahasiswa yang merasa punya “akal sehat” pasti risau dengan posisi seperti ini. Di satu sisi mereka ingin berlibur atau rekreasi di hari LMT tapi karena ada dosen yang “memaksa” untuk UAS, mereka mengurungkan niatnya. Ini merupakan perlakuan diskriminatif karena LMT adalah hak mahasiswa untuk berlibur.

Fakultas hukum seharusnya tahu aturan, tahu hak dan kewajiban, bukan seenaknya sendiri membuat aturan.  Buat apa kalender akademik dibuat jika ujung-ujungnya tidak ditaati. Buat apa akademik dibuat jika jadwal UAS tidak disusun. Tentu itu menjadi tidak relevan dengan sebutan Fakultas hukum yang berisi ahli-ahli hukum namun faktanya banyak yang melanggar aturan.

Seharusnya pelaksanaan UAS dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diatur oleh akademik bukan diserahkan ke dosen masing-masing. Jika demikian artinya pimpinan sudah menafikan tugas akademik. Dengan alasan apa pihak pimpinan mengambil keputusan seperti itu? Karena sekali lagi, jika hanya alasan pembongkaran gedung, itu tidak bisa diterima.

Sudahlah, saya tidak ingin berkepanjangan memikirkan hal itu. Toh, seribu kali pun saya berontak pasti tidak akan digubris dan pelaksanaan UAS akan tetap diserahkan kepada dosen masing-masing. Namun saya sebagai mahasiswa syariah, tentunya rindu. Rindu akan ketertiban birokrasi. Rindu akan kesejahteraan. Rindu akan berbagai hal yang bisa membuat saya bangga dengan Fakultas yang saat ini saya jadikan tempat belajar.

Kalau boleh jujur sebenarnya bukan hanya pelaksanaan UAS ini saja yang menjadi masalah di Fakultas Syariah. Seperti yang sering kita alami di setiap menjelang awal semester, pasti terjadi ketidakjelasan jadwal mata kuliah. Ujung-ujungnya jadwalnya dirubah dan lagi-lagi mahasiswa yang jadi korbannya.

Bahkan, yang paling miris adalah ketika ujian skripsi. Menurut penuturan salah seorang dosen senior, ada beberapa mahasiswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan penguji, lantaran dosen pembimbingnya tidak sesuai dengan kompetensi judul skripsi yang diangkat. Sungguh ini memprihatinkan. Seharusnya pihak pimpinan tidak serta merta meng-acc judul skripsi yang sekiranya tidak ada dosen yang berkompeten di bidang tersebut.

Dosen pembimbing harus sesuai dengan kompetensi dalam judul skripsi. Misalnya, skripsi tentang ilmu falak, dosen pembimbingnya harus yang berkompeten di bidang falak, bukan diberikan pembimbing yang kompeten di bidang hukum tata negara atau yang lainnya. Sehingga mahasiswa benar-benar bisa menguasai apa yang menjadi titik fokus permasalahan dalam skripsi itu. Saya rasa jika itu diterapkan, tidak ada lagi mahasiswa yang ketakutan saat ujian skripsi dan sampai ditolak skripsinya saat ujian.

Saya tidak menafikan prestasi-prestasi atau sesuatu yang membanggakan yang telah ditorehkan oleh Fakultas Syariah. Saya juga tidak hendak menyalahkan salah satu orang, atau salah satu pihak. Ini adalah kewajiban kita semua, Mahasiswa, Sema, Dosen, Pegawai, Dekan, dan semua yang sekiranya terlibat di Fakultas ini adalah para civitas akademika yang bertanggung jawab dalam pembenahan Fakultas ini. Untuk bapak pimpinan yang terhormat (Dekan, Pembantu Dekan dan Staf-stafnya) tolong fikirkan progresifitas Fakultas ini kedepan. Mudah-mudahan Dekan terpilih selanjutnya mampu menahkodai Fakultas (tercinta) ini ke arah yang lebih baik. Semoga !

*) Mahasiswa yang rindu akan prestasi dan ketertiban birokrasi fakultas Syariah

Read more »